Sistem Harga Minyak Menggantung
Sudah saatnya pemerintah menerapkan bukan sistem fixed rate pada harga BBM bersubsidi. Caranya sebenarnya mudah, buatlah range atau kisaran harga minyak dunia dalam beberapa kemungkinan, lalu tetapkan harga jualnya disetiap range tersebut.
Image is from Usatoday.com/daylife.com, showing oil price plunge in recent weeks as forthcoming global recession drops oil demand.
Dalam hal ini bisa disimulasikan sebagai contoh sederhana berikut:
Apabila harga BBM dunia (light sweet) per barrel adalah US$:
50-65 maka harga jual BBM Rp. 5000
65-90 maka harga jual BBM Rp. 5500
90-120 maka harga jual BBM Rp. 6000
>120 maka subsidi ditetapkan x% dari harga BBM dunia.
Dengan demikian sebenarnya pemerintah bisa lebih leluasa menghitung berapa besar subsidi BBM yang diperlukan. Satu hal yang penting, sebenarnya sistem floating secara terbuka bisa diterapkan dengan menentukan, katakanlah, maksimal 30% subsidi dikenakan untuk BBM bersubsidi.
Lantas, bagaimana implikasinya terhadap asumsi-asumsi APBN? Inilah masalahnya. Seharusnya APBN bersifat organik, sehingga cara perhitungan subsidi pun bersifat organik pula. Artinya, volatilitas pasar yang merupakan keniscayaan sebaiknya patut dipertimbangkan.
Tapi akankah hal demikian bisa terlaksana di Indonesia? Apakah sistim subsidi berdasarkan hitungan persen atas harga dunia bisa dilakukan?
Tergantung dari Undang-undang yang membuat jaring pengaman masalah ini. Contoh, bagi yang berhasil menangkap kapal selundupan akan diberikan reward sepantasnya. Lalu penyelundup yang nggak kira-kira pun sebaiknya digantung saja :))
Image is from Usatoday.com/daylife.com, showing oil price plunge in recent weeks as forthcoming global recession drops oil demand.
Dalam hal ini bisa disimulasikan sebagai contoh sederhana berikut:
Apabila harga BBM dunia (light sweet) per barrel adalah US$:
50-65 maka harga jual BBM Rp. 5000
65-90 maka harga jual BBM Rp. 5500
90-120 maka harga jual BBM Rp. 6000
>120 maka subsidi ditetapkan x% dari harga BBM dunia.
Dengan demikian sebenarnya pemerintah bisa lebih leluasa menghitung berapa besar subsidi BBM yang diperlukan. Satu hal yang penting, sebenarnya sistem floating secara terbuka bisa diterapkan dengan menentukan, katakanlah, maksimal 30% subsidi dikenakan untuk BBM bersubsidi.
Lantas, bagaimana implikasinya terhadap asumsi-asumsi APBN? Inilah masalahnya. Seharusnya APBN bersifat organik, sehingga cara perhitungan subsidi pun bersifat organik pula. Artinya, volatilitas pasar yang merupakan keniscayaan sebaiknya patut dipertimbangkan.
Tapi akankah hal demikian bisa terlaksana di Indonesia? Apakah sistim subsidi berdasarkan hitungan persen atas harga dunia bisa dilakukan?
Tergantung dari Undang-undang yang membuat jaring pengaman masalah ini. Contoh, bagi yang berhasil menangkap kapal selundupan akan diberikan reward sepantasnya. Lalu penyelundup yang nggak kira-kira pun sebaiknya digantung saja :))
Comments