Asumsi-asumsi yang keliru
Dunia pendidikan Indonesia memang ajaib. Bagaimana tidak dikatakan ajaib, apabila surat-surat keputusan (SK) dari berbagai direktorat di Departemen Pendidikan seakan-akan turun serentak dan saling tidak sinkron. Berikut adalah rangkuman tentang SK-SK tersebut:
1. SK Perubahan Nama Program Studi vs SK Pencantuman Nama Program Studi Pada Evaluasi Diri vs SK Pencantuman Nama Program Studi pada Seleksi Nasional Masuk PTN.
SK yang lama pada bagian pengantarnya menyebutkan bahwa program-program studi yang telah berjalan diberikan kesempatan menghabiskan SK lama untuk kemudian menrubah nama sesuai SK yang dikeluarkan. Akan tetapi, nama-nama lama tersebut tidak dicantumkan dalam SK-SK berikutnya. Artinya SK pertama hanyalah "bahasa basa-basi". Disini ada unsur ketidakkonsistenan dalam mengeluarkan SK.
2. Pelaksanaan Unas.
Penambahan mata pelajaran yang di Ujian Nasionalkan pun berlangsung hanya dalam kurun waktu 5 bulan. Terhitung September 2007 SK tentang Unas dengan penambahan 2-3 mata pelajaran diberlakukan. Waktu yang singkat tersebut tidak dibarengi dengan sosialisasi, penyebaran paket buku pendidikan, hingga pengadaan kisi-kisi soal di daerah-daerah terpencil. Hei, kita berbicara bukan hanya kota-kota besar. Indonesia bukan hanya Jakarta atau Jawa. Tetapi kalau memang anggapannya Indonesia adalah Jakarta dan Jawa saja, maka silahkan buat kebijakan ganda (yang diluar Jakarta dan Jawa tidak perlu ikut SK baru selama kurun waktu beberapa tahun).
Ini menimbulkan pertanyaan, adakah mereka pernah benar-benar merasakan hidup di daerah yang benar-benar jauh dari pusat informasi ? By all means, all the ministry should live in a "real" village along with villagers for at least one month. Supaya tahu bahwa kebijakan "Jakarta" tidak serta merta diterapkan keesokan harinya di banyak tempat lain di Indonesia.
3. E-book
Wah ini lagi. Sungguh saya kurang mengerti dengan alur berfikir para 'Pejabat' yang konon katanya sekolah (full time student or part time student,which the rest of their time was for hanging out elsewhere ????) di luar negeri. Mereka-mereka yang melek dengan ilmu, tetapi kok tidak menjadi bijaksana juga ya ?
Inisiatif E-book untuk siswa SD,SMP,SMA mungkin bagus di konsep, tapi tidak bagus di lapangan. Bisakah melihat bahwa di daerah-daerah saat ini sedang krisis listrik ? Bisakah melihat, banyak sekali daerah yang tidak punya akses internet. Begitu pula manusianya, banyak sekali daerah yang tidak punya SDM yang mampu mengakses E-book ?
Ada baiknya kita mengakui bahwa memang terjadi ketimpangan antara daerah yang sudah maju dan berjuang untuk maju. Oleh karena itu kebijakan harus pula dibuat dua: kebijakan pro daerah sudah maju, dan kebijakan pro daerah yang berjuang untuk maju.
Sebagai contoh, kebijakan Unas, selain kota besar yang mudah menyesuaikan dalam waktu 5 bulan, Unas tetap pada pola lama di daerah lainnya. Konsekuensinya, akan terdapat dua versi Unas, versi 2008 dan versi 2007. Sekalipun ini mengundang kritikan, tetapi setidaknya siswa tidak dirugikan karena banyak alasan teknis, misalnya ketiadaan buku, kisi-kisi bahkan guru !
Carut-marut pendidikan ada baiknya dihentikan dengan mengeluarkan kebijakan yang benar-benar bijak, bukan sekedar memuaskan atasan dan pejabat. Pejabat di lapis kedua dan ketiga pun tidak asal "yes Bos", tetapi juga mampu memberikan gambaran tentang keadaan riil di lapangan.
Kita sebagai rakyat biasa ? Bisanya 'kan cuma mengeluh dan berkoar-koar di blog/milis apabila muncul SK-SK yang tidak memihak rakyat. Kata Mandra (he, sori yaa Bang Mandra...) juga, "pikir dong... pikiiir!!!"
1. SK Perubahan Nama Program Studi vs SK Pencantuman Nama Program Studi Pada Evaluasi Diri vs SK Pencantuman Nama Program Studi pada Seleksi Nasional Masuk PTN.
SK yang lama pada bagian pengantarnya menyebutkan bahwa program-program studi yang telah berjalan diberikan kesempatan menghabiskan SK lama untuk kemudian menrubah nama sesuai SK yang dikeluarkan. Akan tetapi, nama-nama lama tersebut tidak dicantumkan dalam SK-SK berikutnya. Artinya SK pertama hanyalah "bahasa basa-basi". Disini ada unsur ketidakkonsistenan dalam mengeluarkan SK.
2. Pelaksanaan Unas.
Penambahan mata pelajaran yang di Ujian Nasionalkan pun berlangsung hanya dalam kurun waktu 5 bulan. Terhitung September 2007 SK tentang Unas dengan penambahan 2-3 mata pelajaran diberlakukan. Waktu yang singkat tersebut tidak dibarengi dengan sosialisasi, penyebaran paket buku pendidikan, hingga pengadaan kisi-kisi soal di daerah-daerah terpencil. Hei, kita berbicara bukan hanya kota-kota besar. Indonesia bukan hanya Jakarta atau Jawa. Tetapi kalau memang anggapannya Indonesia adalah Jakarta dan Jawa saja, maka silahkan buat kebijakan ganda (yang diluar Jakarta dan Jawa tidak perlu ikut SK baru selama kurun waktu beberapa tahun).
Ini menimbulkan pertanyaan, adakah mereka pernah benar-benar merasakan hidup di daerah yang benar-benar jauh dari pusat informasi ? By all means, all the ministry should live in a "real" village along with villagers for at least one month. Supaya tahu bahwa kebijakan "Jakarta" tidak serta merta diterapkan keesokan harinya di banyak tempat lain di Indonesia.
3. E-book
Wah ini lagi. Sungguh saya kurang mengerti dengan alur berfikir para 'Pejabat' yang konon katanya sekolah (full time student or part time student,which the rest of their time was for hanging out elsewhere ????) di luar negeri. Mereka-mereka yang melek dengan ilmu, tetapi kok tidak menjadi bijaksana juga ya ?
Inisiatif E-book untuk siswa SD,SMP,SMA mungkin bagus di konsep, tapi tidak bagus di lapangan. Bisakah melihat bahwa di daerah-daerah saat ini sedang krisis listrik ? Bisakah melihat, banyak sekali daerah yang tidak punya akses internet. Begitu pula manusianya, banyak sekali daerah yang tidak punya SDM yang mampu mengakses E-book ?
Ada baiknya kita mengakui bahwa memang terjadi ketimpangan antara daerah yang sudah maju dan berjuang untuk maju. Oleh karena itu kebijakan harus pula dibuat dua: kebijakan pro daerah sudah maju, dan kebijakan pro daerah yang berjuang untuk maju.
Sebagai contoh, kebijakan Unas, selain kota besar yang mudah menyesuaikan dalam waktu 5 bulan, Unas tetap pada pola lama di daerah lainnya. Konsekuensinya, akan terdapat dua versi Unas, versi 2008 dan versi 2007. Sekalipun ini mengundang kritikan, tetapi setidaknya siswa tidak dirugikan karena banyak alasan teknis, misalnya ketiadaan buku, kisi-kisi bahkan guru !
Carut-marut pendidikan ada baiknya dihentikan dengan mengeluarkan kebijakan yang benar-benar bijak, bukan sekedar memuaskan atasan dan pejabat. Pejabat di lapis kedua dan ketiga pun tidak asal "yes Bos", tetapi juga mampu memberikan gambaran tentang keadaan riil di lapangan.
Kita sebagai rakyat biasa ? Bisanya 'kan cuma mengeluh dan berkoar-koar di blog/milis apabila muncul SK-SK yang tidak memihak rakyat. Kata Mandra (he, sori yaa Bang Mandra...) juga, "pikir dong... pikiiir!!!"
Comments