Pilkada Kaltim dan Permasalahannya
Sebagai pembuka, saya mencoba untuk bersikap fair, tidak memihak kepada salah satu calon. Dalam pilkada Kalimantan Timur yang berlangsung pada hari Senin (26/05) lalu, para pemilih telah menunjukkan kedewasaan berpolitik, yang ditunjukkan dengan keamanan dan ketenangan saat proses pencoblosan berlangsung. Memang, air tidak mungkin tidak ada riak/gelombangnya. Sedikit terdapat informasi ada terjadi dropping, kesalahan pencatatan peserta pemilih, namun itu bersifat minor. KPU dengan dana yang tidak masuk diakal besarnya, saya anggap cukup bekerja keras dalam mempersiapkan hari pencoblosan yang aman.
Akan tetapi, kedewasaan tersebut tidak banyak tampak dari para tim sukses (timses) masing-masing calon. Ada beberapa kasus yang terekam dibenak saya, yang menjadikan citra calon menjadi relatif pudar. Sebuah kelompok tim sukses mengendarai mobil sekencang-kencangnya di jalan poros Samarinda-Balikpapan, seakan-akan meminta prioritas khusus dibanding warga pengguna jalan lainnya. Termasuk diantaranya menyerobot antrian saat terjadi kemacetan. Tindakan kecil, saya anggap, ini mengindikasikan simpati yang kurang dan rasa ingin menang sendiri dari para anggota timses.
Banyak keluhan dari rekan-rekan hingga anggota keluarga yang hampir setiap hari menerima SMS yang mengkampanyekan untuk mencoblos calon tertentu. Nomor-nomor telepon yang entah didapat dari mana tersebut, saya rasa, tidak pernah dimintakan persetujuan mereka untuk dikirimi SMS serupa. Dalam UU-ITE yang baru dan kontroversial, peristiwa ini disebut unsolicited SMS, atau bahasa gampangnya Spamming. Bila digabungkan dengan UU Pemilu, SMS ajakan mencoblos suatu calon, yang beredar semenjak masa tenang, dapat dikategorikan pelanggaran kampanye. Sayangnya, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tidak menyebabkan adanya calon terdiskualifikasi. Padahal seandainya itu terjadi pada peristiwa ujian, misalnya menerima SMS saat ujian, boleh jadi peserta ujian langsung didiskulaifikasi dikarenakan melanggar peraturan ujian.
Bendera dan spanduk menjadi masalah lainnya. Secara linier, belum ditemukan korelasi positif antara banyaknya spanduk dengan meningkatnya jumlah pemilih. Boleh jadi terjadi kebalikannya. Masyarakat sebal karena semakin banyak spanduk, tidak ada alternatif pemandangan masyarakat selama masa kampanye. Semua sudut kota yang indah telah ditempati spanduk, bendera, yang tentunya menyebabkan masyarakat menggerutu dan jalanan menjadi kotor. Tidak sedikit pula spanduk yang asal tancap, sehingga saat terdorong angin menjadi condong ke jalan, disambar mobil-mobil bervolume besar, hingga akhirnya malah menjadi sampah.
Masalah sampah ini juga terjadi saat kampanye. Saya pernah melewati sebuah tempat berkampanye, yang setelah bubarannya tumpukan sampah berupa kertas, koran, kalender, sisa makanan, bertaburan hingga menyebabkan daerah sekitar menjadi jorok. Sekali lagi, benarkah banyaknya spanduk menentukan banyaknya simpati pemilih ?
Satu bulan yang lalu, saat saya dalam sebuah perjalanan menuju Samarinda. Kebetulan sekali bersama seorang anggota DPR asal sebuah daerah di Sumatera. Dia bertanya, bagaimana situasi politik di Kaltim. Diluardugaan saya, supir mobil yang kami tumpangi memberikan statement negatif terhadap proses pilkada yang menurutnya buang-buang biaya dan tidak terlalu bermanfaat bagi masyarakat. Saya mengatakan, sekarang masyarakat sudah mandiri, tidak dicekoki seperti jaman dahulu lagi. Mereka punya hak pilih masing-masing, dan diantara perkembangan yang paling menarik adalah mereka tidak sungkan untuk tidak memilih !
Kebebasan berpolitik ini tidak bisa dipaksakan, karena secara legal juga diakui oleh undang-undang. Penggunaan hak pilih bersifat partisipatif, sehingga ke depan, saya yakin, akan terdapat masa dimana para calon akan dinilai masyarakat dari track record perbuatannya selama masa belum menjabat. Pada saat tersebut, kampanye konvensional sudah tidak lagi efektif. Yang berlaku sebagai pendukung suksesnya suatu calon kemudian adalah ethos (hasil perbuatan) yang positif.
Nah, di Kaltim, seperti yang sudah diprediksikan, terdapat pertarungan yang sangat alot antara 3 calon dari 4. Sekalipun salah satu calon lainnya tidak dapat diremehkan pula, namun pertarungan sesungguhnya terjadi diantara 3 calon. Adalah hasil survei baik Quick Count maupun perhitungan sementara menyajikan hasil yang beragam. Tingkat variasi pengukuran memang berkisar 1-2 persen. Tapi tingkat variasi itulah ternyata yang sebenarnya menjadi krusial, karena ternyata selisih kemenangan antara ketiga calon paling kuat berada pada kisaran tersebut.
Ilmu statistik yang dimulai dari pengambilan contoh, tingkat partisipatif, tingkat konfidensi pengukuran, dan metode pengukuran menjadi sangat krusial dalam menentukan hasil yang hanya berselisih 1-2 persen. Jika dalam pilkada Jabar dan Sumut para konsultan pernghitungan cepat memperoleh hasil yang cenderung sama, yang terjadi di Kaltim justru hasil quick count antar konsultan-konsultan tersebut berbeda. Sungguh dari sisi akademik, akurasi metode dan pengambilan contoh sangat ditantang dalam proses pilkada kali ini. Artinya, diperlukan rentang kesalahan dan variasi yang lebih ketat untuk memperoleh hasil yang prima.
Saya, terus terang, lebih menyukai mengamati sebuah tren tersendiri di pilkada-pilkada yang berlangsung tahun ini. Golongan putih (golput), atau golongan yang tidak menentukan pilihan politiknya, teramati berada pada segmen terbesar dalam preferensi politik masyarakat. Sebagai contoh, di Jawa Barat dan Sumatera Utara, tingkat golput mencapai angka yang sungguh besar, di atas 40%. Begitu pula halnya dengan Kaltim. Beberapa survei menyebutkan angka golput mencapai 30-40% dari pemilih. Mungkin perlu kajian khusus, mengapa preferensi "netral" ini terjadi dan meningkat. Apakah dikarenakan sikap skeptis masyarakat terhadap proses pemilihan ?
Khusus di Kaltim, cukup terbuka kemungkinan terjadi pemilihan putaran kedua. Akan tetapi terdapat permasalahan yang pelik, yaitu PON, yang merupakan hajat nasional yang diselenggarakan di Kaltim. Dengan banyaknya problematika di lapangan olah raga dan pilitik, ditambah segala keterbatasan sumber daya, sepertinya akan terjadi pemilihan prioritas yang harus dikerjakan. Satu lagi yang bisa dilihat, apakah PON ataukan pilkada ataukan kedua-duanya akan terlaksana dengan optimal.
Akan tetapi, kedewasaan tersebut tidak banyak tampak dari para tim sukses (timses) masing-masing calon. Ada beberapa kasus yang terekam dibenak saya, yang menjadikan citra calon menjadi relatif pudar. Sebuah kelompok tim sukses mengendarai mobil sekencang-kencangnya di jalan poros Samarinda-Balikpapan, seakan-akan meminta prioritas khusus dibanding warga pengguna jalan lainnya. Termasuk diantaranya menyerobot antrian saat terjadi kemacetan. Tindakan kecil, saya anggap, ini mengindikasikan simpati yang kurang dan rasa ingin menang sendiri dari para anggota timses.
Banyak keluhan dari rekan-rekan hingga anggota keluarga yang hampir setiap hari menerima SMS yang mengkampanyekan untuk mencoblos calon tertentu. Nomor-nomor telepon yang entah didapat dari mana tersebut, saya rasa, tidak pernah dimintakan persetujuan mereka untuk dikirimi SMS serupa. Dalam UU-ITE yang baru dan kontroversial, peristiwa ini disebut unsolicited SMS, atau bahasa gampangnya Spamming. Bila digabungkan dengan UU Pemilu, SMS ajakan mencoblos suatu calon, yang beredar semenjak masa tenang, dapat dikategorikan pelanggaran kampanye. Sayangnya, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tidak menyebabkan adanya calon terdiskualifikasi. Padahal seandainya itu terjadi pada peristiwa ujian, misalnya menerima SMS saat ujian, boleh jadi peserta ujian langsung didiskulaifikasi dikarenakan melanggar peraturan ujian.
Bendera dan spanduk menjadi masalah lainnya. Secara linier, belum ditemukan korelasi positif antara banyaknya spanduk dengan meningkatnya jumlah pemilih. Boleh jadi terjadi kebalikannya. Masyarakat sebal karena semakin banyak spanduk, tidak ada alternatif pemandangan masyarakat selama masa kampanye. Semua sudut kota yang indah telah ditempati spanduk, bendera, yang tentunya menyebabkan masyarakat menggerutu dan jalanan menjadi kotor. Tidak sedikit pula spanduk yang asal tancap, sehingga saat terdorong angin menjadi condong ke jalan, disambar mobil-mobil bervolume besar, hingga akhirnya malah menjadi sampah.
Masalah sampah ini juga terjadi saat kampanye. Saya pernah melewati sebuah tempat berkampanye, yang setelah bubarannya tumpukan sampah berupa kertas, koran, kalender, sisa makanan, bertaburan hingga menyebabkan daerah sekitar menjadi jorok. Sekali lagi, benarkah banyaknya spanduk menentukan banyaknya simpati pemilih ?
Satu bulan yang lalu, saat saya dalam sebuah perjalanan menuju Samarinda. Kebetulan sekali bersama seorang anggota DPR asal sebuah daerah di Sumatera. Dia bertanya, bagaimana situasi politik di Kaltim. Diluardugaan saya, supir mobil yang kami tumpangi memberikan statement negatif terhadap proses pilkada yang menurutnya buang-buang biaya dan tidak terlalu bermanfaat bagi masyarakat. Saya mengatakan, sekarang masyarakat sudah mandiri, tidak dicekoki seperti jaman dahulu lagi. Mereka punya hak pilih masing-masing, dan diantara perkembangan yang paling menarik adalah mereka tidak sungkan untuk tidak memilih !
Kebebasan berpolitik ini tidak bisa dipaksakan, karena secara legal juga diakui oleh undang-undang. Penggunaan hak pilih bersifat partisipatif, sehingga ke depan, saya yakin, akan terdapat masa dimana para calon akan dinilai masyarakat dari track record perbuatannya selama masa belum menjabat. Pada saat tersebut, kampanye konvensional sudah tidak lagi efektif. Yang berlaku sebagai pendukung suksesnya suatu calon kemudian adalah ethos (hasil perbuatan) yang positif.
Nah, di Kaltim, seperti yang sudah diprediksikan, terdapat pertarungan yang sangat alot antara 3 calon dari 4. Sekalipun salah satu calon lainnya tidak dapat diremehkan pula, namun pertarungan sesungguhnya terjadi diantara 3 calon. Adalah hasil survei baik Quick Count maupun perhitungan sementara menyajikan hasil yang beragam. Tingkat variasi pengukuran memang berkisar 1-2 persen. Tapi tingkat variasi itulah ternyata yang sebenarnya menjadi krusial, karena ternyata selisih kemenangan antara ketiga calon paling kuat berada pada kisaran tersebut.
Ilmu statistik yang dimulai dari pengambilan contoh, tingkat partisipatif, tingkat konfidensi pengukuran, dan metode pengukuran menjadi sangat krusial dalam menentukan hasil yang hanya berselisih 1-2 persen. Jika dalam pilkada Jabar dan Sumut para konsultan pernghitungan cepat memperoleh hasil yang cenderung sama, yang terjadi di Kaltim justru hasil quick count antar konsultan-konsultan tersebut berbeda. Sungguh dari sisi akademik, akurasi metode dan pengambilan contoh sangat ditantang dalam proses pilkada kali ini. Artinya, diperlukan rentang kesalahan dan variasi yang lebih ketat untuk memperoleh hasil yang prima.
Saya, terus terang, lebih menyukai mengamati sebuah tren tersendiri di pilkada-pilkada yang berlangsung tahun ini. Golongan putih (golput), atau golongan yang tidak menentukan pilihan politiknya, teramati berada pada segmen terbesar dalam preferensi politik masyarakat. Sebagai contoh, di Jawa Barat dan Sumatera Utara, tingkat golput mencapai angka yang sungguh besar, di atas 40%. Begitu pula halnya dengan Kaltim. Beberapa survei menyebutkan angka golput mencapai 30-40% dari pemilih. Mungkin perlu kajian khusus, mengapa preferensi "netral" ini terjadi dan meningkat. Apakah dikarenakan sikap skeptis masyarakat terhadap proses pemilihan ?
Khusus di Kaltim, cukup terbuka kemungkinan terjadi pemilihan putaran kedua. Akan tetapi terdapat permasalahan yang pelik, yaitu PON, yang merupakan hajat nasional yang diselenggarakan di Kaltim. Dengan banyaknya problematika di lapangan olah raga dan pilitik, ditambah segala keterbatasan sumber daya, sepertinya akan terjadi pemilihan prioritas yang harus dikerjakan. Satu lagi yang bisa dilihat, apakah PON ataukan pilkada ataukan kedua-duanya akan terlaksana dengan optimal.
Comments