Unas... potret pendidikan kita

Picture: Media Indonesia.


Upaya standardisasi pendidikan dilakukan secara nasional melalui Ujian Nasional. Dulu sekali, jaman saya sekolah, ada yang disebut evaluasi belajar tahap akhir nasional (ebtanas), sebelumnya ada lagi ujian negara untuk sekolah-sekolah non-accredited. Nama yang berbeda mengacu kepada bentuk yang selalu berbeda.

Unas, banyak orang yang mengatakan tidak fair, hanya mengujikan 3 mata pelajaran, 2 diantaranya pelajaran bahasa dan satu matematika. Semua sama, baik sekolah umum, sekolah kejuruan, maupun sekolah keagamaan. Dari tahun ke tahun, Unas menurut pandangan saya jauh lebih meyedihkan ketimbang ebtanas. Unas menjadi komoditas politik dalam kerangka berfikir "meningkatkan kualitas pendidikan bangsa". Unas, secara natif merupakan domain pendidikan, diupayakan untuk selalu sukses. Terbukti selalu adanya riak apabila sekolah gagal meluluskan murid-muridnya dari Unas. Dimulai dengan standar yang sangat menyedihkan: 4.1 hingga sekarang rasa-rasanya dikisaran 5.0 - 6.0.

Sangat menyedihkan, karena akhirnya kurikulum yang simpang siur, ternyata diassess dengan hanya 3 mata pelajaran. Lantas, apa relevansinya matematika bagi orang yang belajar seni rupa atau melukis..? Lantas, mengapa kok bahasa Inggris harus diujikan sama halnya dengan bahasa persatuan, Indonesia ? Berbagai argumen diungkapkan oleh orang-orang cerdas, yang hampir semuanya bisa saling dikonfrontasi (jadi kita gak usah lelah-lelah mencari ide).

Sekarang, Unas akan dibuat 6 mata pelajaran untuk level High School dan 4 untuk junior school. Ah, ganti menteri ganti kebijakan. Rasa-rasanya kita terlampau banyak kepala yang tidak sinkron satu dan lainnya. Semua punya ego, dan pada saat berkuasa, tidak ada empati untuk berembuk satu dan lainnya. Dulu, say mengenal istilah kelinci percobaan untuk kurikulum baru. Namun, sekarang setiap tahun adalah percobaan. Kapan evaluasinya ?

Jargon mentereng ketika pelatihan adalah pengembangan ilmu secara iteratif: Plan-Do-Action-Evaluation-Correction, atau sejenisnya. Tapi saat melakukan implementasi, semuanya menjadi rencanakan-lakukan-ubah-lakukan dan seterusnya. Perubahan yang terus menerus mengakibatkan ekonomi biaya mahal di masyarakat. Perpustakaan tidak laku, karena setiap tahun referensi berubah.

Adik saya, dulu, insists tidak mau beli buku baru karena buku-buku saya masih terpakai. Benar saja, untuk satu mata pelajaran, dia harus membawa 3 buku cetak dari satu penerbit, hanya karena perubahan tersebut bukan pada esensinya, tapi hanya membolak-balik bab saja. Gila !

Saya pribadi berpendapat, supaya maju, sistem yang bobrok harus ditinggalkan. Oleh karena itu, harus ada yang berani langsung mengacu pada kurikulum standar internasional, bukan nasional, ditambah muatan lokal. Apalagi bagi tempat bekerja saya yang mengusung cita-cita menjadi Universitas Internasional...

Beruntunglah sekolah swasta dimana mutu lulusan adalah indikator utamanya, bukan sekedar akreditasi. Tapi, diujung pembicaraan ini, saya merasa sangat kasihan dengan adik-adik siswa yang (selalu) menjadi kelinci. Apabila berhasil, mereka tidak perduli, apabila gagal mereka ketiban pulung...