Warga Partisipatif adalah obat untuk Pemerintah yang Ignorant
Banjir lagi. Tidak hanya di Samarinda, tapi juga di seluruh Indonesia. Berita banjir lebih seru dari pada cerita basi eksekusi Amrozi cs yang dipanjang-panjangkan pemerintah (dan akhirnya dieksekusi juga tadi malam). Dari pada mikirin teroris basi, mendingan kita berpikir bagaimana hidup lebih baik.
Hampir semua kota-kota rendah di Indonesia banjir. Pemerintah? sepertinya tak berdaya ngurus penanggulangan banjir. Apalagi mendengar sumpah serapah mereka: ini pemerintah gak ada respek-respeknya. Orang kebanjiran, mereka mikir perencanaan/anggaran penanggulangan banjir tahun depan!!
Lha? Alhamdulillah, rumah kami gak kebanjiran. Dulu iya. Tapi setelah bikin parit besar, permanen sepanjang sisi kanan, belakang dan depan rumah serta menjaganya tetap bersih, begitu pula tetangga-tetangga sekitar, lingkungan kami bebas banjir.
Ini memunculkan ide:
Dari sisi hubungan kita masyarakat dengan pemkot sebenarnya ada kodependensi yang menyebabkan banjir itu terjadi:
Yang pengusaha real estate gak peduli, kaplingan tanahnya gak ada yang dibuat polder, paritnya pun gak dibesarkan. kita, masyarakatnya juga cuma merengut gak berbuat sesuatu Jadi?
- Gimana kalau rumah besarin paritnya masing-masing dulu?
- Kalau memang bisa, iuran beli 1 kaplingan per beberapa rumah, untuk buat danau aka polder di samping-samping pintu masuk kompleksnya.
- Setelah itu desak pengusahanya untuk buat parit yang lebar (bukan dalam) serta pintu air di sepanjang jalan menuju kompleks.
Mungkin ada baiknya penataan perumahan tidak memotong bukit, menyisakan sekian persen untuk hutan resapan (mau dibuat tanaman keras produktip juga gak apa-apa), sekian persen untuk polder/kolam resapan.
Btw, untuk kasus yang berkaitan dengan parsitipasi di Jabodetabek, saya pernah cerita hal yang sama untuk para penumpang kereta api. Kalau kereta eksekutipnya sering mogok, kenapa gak iuran (melalui no rek ttt) tiap bulan untuk beli geerbong dan loko sendiri?
Kira-kira, bisa gak ya???
Dari pada pusing ngadepin pemerintah yang ignorant tapi kita terus kena getahnya, mendingan getahnya kita singkirin dari lingkungan kita.
Hampir semua kota-kota rendah di Indonesia banjir. Pemerintah? sepertinya tak berdaya ngurus penanggulangan banjir. Apalagi mendengar sumpah serapah mereka: ini pemerintah gak ada respek-respeknya. Orang kebanjiran, mereka mikir perencanaan/anggaran penanggulangan banjir tahun depan!!
Lha? Alhamdulillah, rumah kami gak kebanjiran. Dulu iya. Tapi setelah bikin parit besar, permanen sepanjang sisi kanan, belakang dan depan rumah serta menjaganya tetap bersih, begitu pula tetangga-tetangga sekitar, lingkungan kami bebas banjir.
Ini memunculkan ide:
Dari sisi hubungan kita masyarakat dengan pemkot sebenarnya ada kodependensi yang menyebabkan banjir itu terjadi:
Yang pengusaha real estate gak peduli, kaplingan tanahnya gak ada yang dibuat polder, paritnya pun gak dibesarkan. kita, masyarakatnya juga cuma merengut gak berbuat sesuatu Jadi?
- Gimana kalau rumah besarin paritnya masing-masing dulu?
- Kalau memang bisa, iuran beli 1 kaplingan per beberapa rumah, untuk buat danau aka polder di samping-samping pintu masuk kompleksnya.
- Setelah itu desak pengusahanya untuk buat parit yang lebar (bukan dalam) serta pintu air di sepanjang jalan menuju kompleks.
Mungkin ada baiknya penataan perumahan tidak memotong bukit, menyisakan sekian persen untuk hutan resapan (mau dibuat tanaman keras produktip juga gak apa-apa), sekian persen untuk polder/kolam resapan.
Btw, untuk kasus yang berkaitan dengan parsitipasi di Jabodetabek, saya pernah cerita hal yang sama untuk para penumpang kereta api. Kalau kereta eksekutipnya sering mogok, kenapa gak iuran (melalui no rek ttt) tiap bulan untuk beli geerbong dan loko sendiri?
Kira-kira, bisa gak ya???
Dari pada pusing ngadepin pemerintah yang ignorant tapi kita terus kena getahnya, mendingan getahnya kita singkirin dari lingkungan kita.
Comments